Dalam mewujudkan perdamaian dan keamanan internasional adalah dengan cara keamanan bersama (collective securiry). Ide dasar dari pendekatan ini adalah rasa kebersamaan dalam pelaksanaan hukum internasional dan kebijakan terhadap negara-negara aggressor. Collective security berorientasi regional dan global dan bertujuan mempengaruhi dan meminta negara-negara untuk tidak melakukan sesuatu dengan melanggar hukum internasional dan melakukan agresi kepada negara lain. Negara-negara dalam konsep collective security mengontrol kebijakan luar negerinya dengan berjanji menghadapai aggressor dengan kekuatan yang lebih besar lagi. Ancaman melalui kekuatan yang besar adalah upaya penegakan hukum internasional yang dipandang sebagai suatu cara yang efektif untuk menghentikan agresi dan mematuhi hukum internasional. Berbeda dengan agresi yang mempercayakan perimbangan kekuatan di antara negara yang berkompetisi sebagai cara efektif mewujudkan perdamaian dan keamanan internasional, collective security menganjurkan penggunaan kekuatan yang lebih besar sebagai cara yang efektif. Pengambilan keputusan dalam collective security adalah dengan negosiasi dan dalam situasi darurat digunakan dengan consensus. Pembentukan LBB dan PBB sebagai salah satu upaya collective security dalam menegakkan hukum internasional dan mewujudkan perdamaian, PBB dibentuk sebagai akibat kegagalan LBB dalam menciptakan perdamaian dunia setelah meletusnya Perang Dunia I (PDI). Diplomasi yang dilakukan melalui PBB adalah diplomasi multilateral dimana diplomasi ini sebagai suatu pendekatan untuk mengatur kerjasama dan hubungan konflik yang telah ada dari sistem bersama pada abad 19. Upaya keamanan kolektif (collective security) dapat dilakukan dengan menyertakan kekuatan bersenjata. Sebagai contoh seperti yang terjadi di Semenanjung Korea dan pada waktu Perang Teluk.
Terdapat beberapa permasalahan dalam konsep keamanan bersama yang juga dimana sebagai batasan terhadap konsep tersebut. Pertama, kebingungan yang terjadi tentang penyebab dan akibat dalam hubungan di antara keamanaan bersama dan perdamaian, apakah keamanan bersama yang mendorong perdamaian atau keamanan yang membentuk konsep keamanan bersama. Kedua, perbedaan antara komitmen dan tindakan negara dalam keamanan bersama, negara sering tidak menepati komitmen internasionalnya pada saat tindakan negara-negara aggressor secara tampak dilakukan pelanggaran hukum internasional. Sebagai contoh reaksi internasional yang tidak perduli terhadap invasi Irak atas Kuwait. Ketiga, upaya-upaya collective security yang tidak membangun elemen-elemen seperti rencana perang, latihan bersama. Terdapat kemungkinan perbedaan pengambilan keputusan berdasarkan unilateralisme atau dominasi seseorang dalam mengambil keputusan. Kelima, mekanisme keamanan bersama dalam suatu operasi dapat membuat permasalahan menjadi lebih luas. Keterlibatan dunia internasional dalam suatu konflik dapat membuat konflik tersebut nejadi lebih luas, menjadi konflik kawasan, bahkankonflikmengglobal.
Dalam suatu konflik keterlibatan dunia internasional dapat menyebabkan konflik tersebut mejadi semakin meluas, namun bukan berarti keterlibatan pihak ketiga dalam hal ini keamanan bersama seperti pasukan penjaga perdamaian PBB tidak diperlukan. Pasukan penjaga perdamaian sabagai perpanjangan tangan dari keamanan bersama untuk mengatasi konflik yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional terutama di kawasan dimana konflik tersebut sedang terjadi. Pasukan penjaga perdamaian dibutuhkan untuk menjaga daerah perbatasan dan diharapkan dapat menghentikan perang. Pasukan penjaga perdamaian sangat dibutuhkan terutama ketika suatu pemerintahan sedanga mengalami stagnasi, perang sipil yang berkobar, dan kelaparan yang menyebar. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan perdamaian dapat dilakukan dengan menjaga perdamaian. Hal ini dilakukan untuk mempromosikan perdamaian selama terjadinya perang. Dalam menjaga perdamaian, penggunaan kekuatan militer menjadi alternative yang terakhir. Upaya menjaga perdamaian dapat merupakan inisiatif dari semua organisasi, baik itu ditingkat internasional atau lingkup regional. Kesuksesan menjaga perdamaian dapat diakhiri dengan tercapainya perjanjian damai. Keterlibatan PBB dalam perjanjian damai menjadi sangat penting. Selain itu menjaga perdamaian dapat juga dilkukan dengan adanya intervensi kemanusiaan. Intervensi ini dilakukan untuk menghentikan meningkatnya angka kematian dan penderitaan akibat konflik atau perang.
Pasukan penjaga perdamaian adalah pasukan yang berassal dari berbagai negara di dunia yang dikirim ke daerah konflik di bawah bendera PBB. Pasukan ini sering disebut sebagai pasukan blue helmets yang bertugas menjaga daerah konflik khususnya wilayah perbatasan agar konflik tidak semakin meluas. Adanya pasukan perdamaian juga merupakan salah satu bentuk intervensi pihak ketiga dalam suatu konflik. Indonesia sebagai salah satu negara anggota PBB yang ikut serta mewujudkan perdamaian dunia juga berpartisipasi dalam misi pasukan perdamaian ke daerahkonflik. Contoh aliansi adalah NATO, yang juga sebagai suatu organisasi internasional, dan koalisi dalam bidang pertahanan keamanan. Aliansi ataupun koalisi dapat bersifat defensive maupun ofensif. Aliansi ofensif mencoba mengacaukan tatanan atau perimbangan kekuatan yang ada, yakni dengan tindakan yang mengancam keamanan dan perdamaian internasional karena cenderung bersifat agresif. Sementara defensif bertujuan untuk memelihara perdamaian dan mempertahankan ketahanan dalam negeri. Dalam aliansi, tidak selamanya negara-negara yang bersahabat memiliki kepentingan yang sama. Walaupun beraliansi, negara-negara yang bersahabat itu mempunyai perbedaan dalam diri mereka sendiri, aliansi dan koalisi lain yang mereka bentuk menyediakan arena atau forum untuk aktivitas-aktivitas kooperatif dan kolaboratif.
Pemerintah yang berusaha mengadakan aliansi, koalisi seperti persekutuan militer biasanya didasari anggapan bahwa untuk mencapai tujuan nasional, mempertahankan kepentingan atau menangkal ancaman, kemampuan nasional negara tersebut tidak memadai, sehinggga dirasa perlu untuk mencari negara lain yang menghadapi masalah serupa, atau tujuan serupa yang bisa dicapai bersama. Strategi persekutuan berkaitan erat dengan kebutuhan domestic. Negara yang memiliki masalah ekonomi yang serupa akan berusaha membentuk solidaritas bersama dalam bidang perdagangan. Negara yang memiliki alasan ideologi atau politik agresif cenderung membentuk persekutuan militer yang agresif. Karakteristik geografi juga menjadi faktor penting terbentuknya aliansi dan koalisi. NATO adalah salah satu contoh aliansi militer yang dilatarbelakangi sebagai upaya membendung pengaruh komunis Uni Soviet di kawasan Uni Eropa. NATO juga sebagai salah satu aliansi yang didasarkan atas kerjasama suatu kawasan yakninegara-negaradikawasanAtlantikutara
Pasukan penjaga perdamaian adalah pasukan yang berassal dari berbagai negara di dunia yang dikirim ke daerah konflik di bawah bendera PBB. Pasukan ini sering disebut sebagai pasukan blue helmets yang bertugas menjaga daerah konflik khususnya wilayah perbatasan agar konflik tidak semakin meluas. Adanya pasukan perdamaian juga merupakan salah satu bentuk intervensi pihak ketiga dalam suatu konflik. Indonesia sebagai salah satu negara anggota PBB yang ikut serta mewujudkan perdamaian dunia juga berpartisipasi dalam misi pasukan perdamaian ke daerahkonflik. Contoh aliansi adalah NATO, yang juga sebagai suatu organisasi internasional, dan koalisi dalam bidang pertahanan keamanan. Aliansi ataupun koalisi dapat bersifat defensive maupun ofensif. Aliansi ofensif mencoba mengacaukan tatanan atau perimbangan kekuatan yang ada, yakni dengan tindakan yang mengancam keamanan dan perdamaian internasional karena cenderung bersifat agresif. Sementara defensif bertujuan untuk memelihara perdamaian dan mempertahankan ketahanan dalam negeri. Dalam aliansi, tidak selamanya negara-negara yang bersahabat memiliki kepentingan yang sama. Walaupun beraliansi, negara-negara yang bersahabat itu mempunyai perbedaan dalam diri mereka sendiri, aliansi dan koalisi lain yang mereka bentuk menyediakan arena atau forum untuk aktivitas-aktivitas kooperatif dan kolaboratif.
Pemerintah yang berusaha mengadakan aliansi, koalisi seperti persekutuan militer biasanya didasari anggapan bahwa untuk mencapai tujuan nasional, mempertahankan kepentingan atau menangkal ancaman, kemampuan nasional negara tersebut tidak memadai, sehinggga dirasa perlu untuk mencari negara lain yang menghadapi masalah serupa, atau tujuan serupa yang bisa dicapai bersama. Strategi persekutuan berkaitan erat dengan kebutuhan domestic. Negara yang memiliki masalah ekonomi yang serupa akan berusaha membentuk solidaritas bersama dalam bidang perdagangan. Negara yang memiliki alasan ideologi atau politik agresif cenderung membentuk persekutuan militer yang agresif. Karakteristik geografi juga menjadi faktor penting terbentuknya aliansi dan koalisi. NATO adalah salah satu contoh aliansi militer yang dilatarbelakangi sebagai upaya membendung pengaruh komunis Uni Soviet di kawasan Uni Eropa. NATO juga sebagai salah satu aliansi yang didasarkan atas kerjasama suatu kawasan yakninegara-negaradikawasanAtlantikutara
Kolektif security (juga kolektif pertahanan) adalah suatu pengaturan, biasanya diresmikan dengan suatu perjanjian dan sebuah organisasi, di antara peserta menyatakan bahwa dukungan berkomitmen untuk membela negara anggota jika diserang oleh negara lain di luar organisasi. NATO adalah yang paling terkenal pertahanan kolektif organisasi. Sekarang terkenal dengan panggilan pada Pasal V (tetapi tidak sepenuhnya komit) negara-negara anggota untuk membantu anggota lain diserang.Di satu sisi, dengan menggabungkan dan mengumpulkan sumber daya, hal itu dapat mengurangi negara mana pun biaya sepenuhnya untuk menyediakan keamanan. Anggota NATO yang lebih kecil, misalnya, memiliki peluang untuk berinvestasi proporsi yang lebih besar dari anggaran mereka pada prioritas non-militer, seperti pendidikan atau kesehatan, karena mereka bisa mengandalkan anggota lain untuk datang ke pertahanan mereka, jika diperlukan.
Negara anggota dapat menjadi mahal terlibat dalam perang di mana korban baik langsung maupun manfaat agresor. Pada Perang Dunia Pertama, negara-negara dalam pengaturan pertahanan kolektif dikenal sebagai Triple Entente (Perancis, Britain, Rusia) ditarik ke dalam perang dengan cepat ketika mulai penuh mobilisasi Rusia terhadap Austria-Hungaria, yang sekutu Jerman kemudian menyatakan perang terhadap Rusia. Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), juga disebut "(Utara) Atlantik Aliansi", adalah sebuah antar aliansi militer berdasarkan di Pakta Pertahanan Atlantik Utara yang ditandatangani pada tanggal 4 April 1949. Di markas NATO berada di Brussels, Belgia, [3] dan organisasi merupakan sistem pertahanan kolektif di mana negara-negara anggotanya setuju untuk saling pertahanan dalam menanggapi serangan oleh pihakeksternal.
Untuk beberapa tahun pertama, NATO tidak lebih dari sebuah asosiasi politik. Namun, Perang Korea galvanis negara-negara anggota, dan struktur militer terpadu ini dibangun di bawah arahan dua komandan tertinggi AS. Pertama Sekretaris Jenderal NATO, Tuhan Ismay, terkenal menyatakan tujuan organisasi adalah "untuk menjaga agar Rusia keluar, Amerika, dan di Jerman turun. Keraguan atas kekuatan hubungan antara negara-negara Eropa dan Amerika Serikat surut dan mengalir, bersama dengan keraguan atas kredibilitas pertahanan NATO melawan invasi Soviet calon-keraguan yang mengarah ke pengembangan nuklir Perancis independen dan penarikan dari Perancis dari struktur militer NATO dari 1966.
• Pertama: hampir setiap negara, terutama semua negara-negara besar, harus berada dalam pengaturan keamanan kolektif dan berkomitmen untuk itu untuk itu untuk bekerja. The League of Nations menghadapi masalah besar dengan ini diberikan bahwa Amerika Serikat, kekuasaan internasional terkemuka, tidak bergabung ataupun memberikan dukungan kepada organisasi. Demikian pula, ketika Italia menyerbu Abyssinia, Britania dan Perancis pemerintah lebih berkomitmen untuk menghalangi kebangkitan Jerman, dan karenanya tidak serius mencaci Mussolini, yang mereka lihat sebagai sekutu potensial terhadap Adolf Hitler pada tahun 1935.
• Kedua: tidak ada satu negara dapat menghalangi proses pengambilan keputusan. Ini adalah masalah besar dengan Liga Bangsa-Bangsa, sebagaimana setiap negara memberikan hak veto, serta dengan PBB, yang memberikan kepada bangsa-bangsa yang kuat 5. Harus veto diperbolehkan, pengaturan keamanan kolektif akan sangat lemah sebagai salah satu negara dapat menumbangkankeputusandemokratis.
• Ketiga: untuk sanksi untuk bekerja, ekonomi internasional harus cukup saling bergantung sehingga sanksi merugikan negara tujuan cukup, tapi tidak merugikan negara-negara melakukan sanksi. Dan untuk sanksi untuk bekerja, universalitas dari aplikasi mereka sangat penting bagi merekauntukmemilikefek.
• Yang mengarah pada prasyarat keempat, bahwa negara-negara untuk mempercayai keamanan kolektif, mereka harus tahu itu bekerja cukup baik untuk menjaga keamanan mereka. Tapi pada saat yang sama, kecuali kepercayaan negara, itu kecil kemungkinan untuk bekerja. Dan sementara itu mungkin bagi keamanan kolektif untuk mulai dengan sejumlah kecil negara-negara dan secara bertahap memiliki lebih banyak mengadopsi ide, tiga hal pertama yang perlu dibahas di tempat pertama, terutama yang kedua berkaitan dengan PBB alokasi hak veto dan permanen kursi.
• Pertama: hampir setiap negara, terutama semua negara-negara besar, harus berada dalam pengaturan keamanan kolektif dan berkomitmen untuk itu untuk itu untuk bekerja. The League of Nations menghadapi masalah besar dengan ini diberikan bahwa Amerika Serikat, kekuasaan internasional terkemuka, tidak bergabung ataupun memberikan dukungan kepada organisasi. Demikian pula, ketika Italia menyerbu Abyssinia, Britania dan Perancis pemerintah lebih berkomitmen untuk menghalangi kebangkitan Jerman, dan karenanya tidak serius mencaci Mussolini, yang mereka lihat sebagai sekutu potensial terhadap Adolf Hitler pada tahun 1935.
• Kedua: tidak ada satu negara dapat menghalangi proses pengambilan keputusan. Ini adalah masalah besar dengan Liga Bangsa-Bangsa, sebagaimana setiap negara memberikan hak veto, serta dengan PBB, yang memberikan kepada bangsa-bangsa yang kuat 5. Harus veto diperbolehkan, pengaturan keamanan kolektif akan sangat lemah sebagai salah satu negara dapat menumbangkankeputusandemokratis.
• Ketiga: untuk sanksi untuk bekerja, ekonomi internasional harus cukup saling bergantung sehingga sanksi merugikan negara tujuan cukup, tapi tidak merugikan negara-negara melakukan sanksi. Dan untuk sanksi untuk bekerja, universalitas dari aplikasi mereka sangat penting bagi merekauntukmemilikefek.
• Yang mengarah pada prasyarat keempat, bahwa negara-negara untuk mempercayai keamanan kolektif, mereka harus tahu itu bekerja cukup baik untuk menjaga keamanan mereka. Tapi pada saat yang sama, kecuali kepercayaan negara, itu kecil kemungkinan untuk bekerja. Dan sementara itu mungkin bagi keamanan kolektif untuk mulai dengan sejumlah kecil negara-negara dan secara bertahap memiliki lebih banyak mengadopsi ide, tiga hal pertama yang perlu dibahas di tempat pertama, terutama yang kedua berkaitan dengan PBB alokasi hak veto dan permanen kursi.
Namun, Pakta Pertahanan Atlantik Utara, dan perjanjian lainnya, outline bagaimana keputusan harus dibuat dalam NATO. Masing-masing dari 28 anggota mengirim delegasi atau misi ke markas besar NATO di Brussels, Belgia. Bersama-sama, Anggota Tetap membentuk Dewan Atlantik Utara (NAC), tubuh yang bertemu bersama setidaknya sekali seminggu dan memiliki otoritas pemerintahan yang efektif dan kekuasaan keputusan di NATO. Dari waktu ke waktu Dewan juga bertemu pada pertemuan tingkat tinggi yang melibatkan menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan atau Kepala Negara atau Pemerintah (HOSG) dan ini pada pertemuan tersebut bahwa keputusan-keputusan utama mengenai kebijakan NATO umumnya diambil. Namun, perlu dicatat bahwa Dewan mempunyai otoritas yang sama dan kekuasaan pengambilan keputusan, dan keputusan memiliki status yang sama dan validitas, di tingkat apa pun bertemu. KTT NATO juga membentuk tempat lebih lanjut untuk keputusan mengenai isu-isu kompleks, sepertisebagaipembesaran.
Pertemuan Dewan Atlantik Utara yang diketuai oleh Sekretaris Jenderal NATO dan, saat keputusan harus diambil, tindakan yang disepakati berdasarkan kesepakatan dan kesepakatan bersama. Setiap bangsa diwakili di meja Dewan atau pada bawahan dari komite mempertahankan kedaulatan lengkap dan tanggung jawab untuk keputusan sendiri. Strategis NATO sebagai sebuah organisasi dijalankan oleh tiga badan. Pengambilan keputusan badan adalah Dewan Perwakilan Tetap NATO nasional, dan keputusan-keputusan dan proses legislatif yang diubah menjadi kebijakan oleh sipil Staf Internasional yang terbagi menjadi bagian administrasi, kantor dan organisasi lainnya.\Kebijakan-kebijakan ini diproduksi pada berdiri saran dari komite, yang hanya lima secara khusus militer di alam.
Eksekutif dan proses operasional diawasi oleh Komite Militer yang memerintahkan pasukan dan juga mengawasi integrasi mereka, pelatihan dan penelitian dukungan. Peran koordinasi antara keduanya adalah dilakukan oleh Komite Perencanaan Pertahanan yang mengarahkan outputnya ke Divisi Kebijakan dan Perencanaan Pertahanan, sebuah nominal sipil departemen yang bekerja sama dengan Komite Militer Staf Militer Internasional. Semua lembaga & organisasi segera tunduk kepada markas NATO, tetapi nominal diintegrasikan ke dalam administrasi baik sipil atau militer peran eksekutif.
Pertemuan Dewan Atlantik Utara yang diketuai oleh Sekretaris Jenderal NATO dan, saat keputusan harus diambil, tindakan yang disepakati berdasarkan kesepakatan dan kesepakatan bersama. Setiap bangsa diwakili di meja Dewan atau pada bawahan dari komite mempertahankan kedaulatan lengkap dan tanggung jawab untuk keputusan sendiri. Strategis NATO sebagai sebuah organisasi dijalankan oleh tiga badan. Pengambilan keputusan badan adalah Dewan Perwakilan Tetap NATO nasional, dan keputusan-keputusan dan proses legislatif yang diubah menjadi kebijakan oleh sipil Staf Internasional yang terbagi menjadi bagian administrasi, kantor dan organisasi lainnya.\Kebijakan-kebijakan ini diproduksi pada berdiri saran dari komite, yang hanya lima secara khusus militer di alam.
Eksekutif dan proses operasional diawasi oleh Komite Militer yang memerintahkan pasukan dan juga mengawasi integrasi mereka, pelatihan dan penelitian dukungan. Peran koordinasi antara keduanya adalah dilakukan oleh Komite Perencanaan Pertahanan yang mengarahkan outputnya ke Divisi Kebijakan dan Perencanaan Pertahanan, sebuah nominal sipil departemen yang bekerja sama dengan Komite Militer Staf Militer Internasional. Semua lembaga & organisasi segera tunduk kepada markas NATO, tetapi nominal diintegrasikan ke dalam administrasi baik sipil atau militer peran eksekutif.
Keamanan kolektif dapat dipahami sebagai pengaturan keamanan di mana semua negara bekerja sama secara kolektif untuk memberikan keamanan bagi semua oleh tindakan dari semua terhadap setiap negara dalam kelompok-kelompok yang mungkin menentang tatanan yang ada dengan menggunakan sanksi dan kekuatan. Untuk tujuan menjaga keamanan wilayah menjaga keteraturan internal dalam wilayah mereka. Ini akan menjamin perdamaian dan ketenangan dari setiap orang, pemerintah dan bangsa. NATO adalah salah satu representative Eropa dalam menjaga perdamian dari bahaya luar dan memberikan kemudahan dalam bekerjasama. Dengan terbentuknya Uni Eropa semakin mengukuhkan Eropa adalah salah satu kekuatan baru.
Secara rasional maupun irrasional, kondisi internasional yang demikian menjadikan state cenderung saling curiga satu sama lain yang mana sekutu terdekat bisa menjadi ancaman dan sebagaimana ancaman visibel dari musuh yang sebenarnya. Perilaku state yang demikian berdasarkan pandangannya karena state mesti mengikuti supreriority of power. Implikasinya adalah bahwa negara kemudian harus melakukan segala cara yang dibutuhkan untuk bertahan dalam lingkungan anarkis dan ancaman. Memaksa mereka untuk berperan dalam supaya berhasil bertahan—survive.
Secara rasional maupun irrasional, kondisi internasional yang demikian menjadikan state cenderung saling curiga satu sama lain yang mana sekutu terdekat bisa menjadi ancaman dan sebagaimana ancaman visibel dari musuh yang sebenarnya. Perilaku state yang demikian berdasarkan pandangannya karena state mesti mengikuti supreriority of power. Implikasinya adalah bahwa negara kemudian harus melakukan segala cara yang dibutuhkan untuk bertahan dalam lingkungan anarkis dan ancaman. Memaksa mereka untuk berperan dalam supaya berhasil bertahan—survive.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar