Profil

Rabu, 30 Mei 2012

dan lagi..."Otonomi"


Tujuan utama Otonomi Daerah adalah tercapainya penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (good governance) dengan landasan demokrasi yang menitikberatkan pada peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan keanekaragaman asset sosial, ekonomi, budaya di aras lokal.

Otonomi Daerah


Indonesia saat ini sedang menjalankan upaya desentralisasi yang paling cepat dan meluas yang pernah ada dalam sejarah, dimotori oleh kekuatan-kekuatan politik regional yang muncul sejak jatuhnya pemerintahan Suharto yang sentralistik dan otoriter. Walaupun besar dan beragam, Indonesia pada waktu itu memiliki sistem administrasi dan fiskal yang sangat terpusat. Dalam fiskal 1999, misalnya, pemerintah pusat mengumpulkan 94 persen dari pendapatan pemerintah secara umum dan sekitar 60 persen dari pengeluaran daerah dibiayai oleh transfer dari pusat. Sistem ini memperlemah hubungan antara permintaan lokal dan pengambilan keputusan dalam hal pelayanan publik lokal, mengurangi akuntabilitas lokal, dan membuat alokasi yang bersifat ad hoc dari sumberdaya fiskal di seluruh daerah.

Dampak Globalisasi Dalam Kehidupan


           Globalisasi adalah suatu proses di mana antarindividu, antarkelompok, dan antarnegara saling berinteraksi, bergantung, terkait, dan mempengaruhi satu sama lain yang melintasi batas negara. Globalisasi ditandai dengan perkembangan teknologi komunikasi, informasi, dan transportasi. Oleh karena itu, globalisasi telah membawa perubahan perilaku terhadap kehidupan masyarakat, baik di bidang politik, ekonomi, sosial maupun budaya.

Diplomasi Konfrontasi : Indonesia’s Foreign Policy Under Soekarno


Berbagai alasan melatarbelakangi konfrontasi yang dilakukan Indonesia terhadap pembentukan Negara Federasi Malaysia namun satu hal yang pasti adalah konfrontasi tersebut menjadi bukti bahwa Presiden Soekarno mulai mengembangkan ideologi revolusionernya yang secara terang-terangan mengorbankan politik luar negeri Indonesia. Sejarah mencatat bahwa Indonesia mulai kehilangan arah terhadap konsep politik luar negerinya saat pengunduran diri Mohammad Hatta sebagai wakil presiden Juli 1956. Hatta yang selama ini berperan sebagai buffer dari kebijakan-kebijakan Soekarno dengan tetap menjaganya selaras dengan politik luar negeri Indonesia bebas aktif, meninggalkan era Demokrasi Terpimpin dengan kecenderungan kebijakan yang  mengarah pada dominasi kepentingan-kepentingan pribadi Soekarno.

Collective Security ( Keamanan Bersama )


Dalam mewujudkan perdamaian dan keamanan internasional adalah dengan cara keamanan bersama (collective securiry). Ide dasar dari pendekatan ini adalah rasa kebersamaan dalam pelaksanaan hukum internasional dan kebijakan terhadap negara-negara aggressor. Collective security berorientasi regional dan global dan bertujuan mempengaruhi dan meminta negara-negara untuk tidak melakukan sesuatu dengan melanggar hukum internasional dan melakukan agresi kepada negara lain. Negara-negara dalam konsep collective security mengontrol kebijakan luar negerinya dengan berjanji menghadapai aggressor dengan kekuatan yang lebih besar lagi. Ancaman melalui kekuatan yang besar adalah upaya penegakan hukum internasional yang dipandang sebagai suatu cara yang efektif untuk menghentikan agresi dan mematuhi hukum internasional. Berbeda dengan agresi yang mempercayakan perimbangan kekuatan di antara negara yang berkompetisi sebagai cara efektif mewujudkan perdamaian dan keamanan internasional, collective security menganjurkan penggunaan kekuatan yang lebih besar sebagai cara yang efektif. Pengambilan keputusan dalam collective security adalah dengan negosiasi dan dalam situasi darurat digunakan dengan consensus. Pembentukan LBB dan PBB sebagai salah satu upaya collective security dalam menegakkan hukum internasional dan mewujudkan perdamaian, PBB dibentuk sebagai akibat kegagalan LBB dalam menciptakan perdamaian dunia setelah meletusnya Perang Dunia I (PDI). Diplomasi yang dilakukan melalui PBB adalah diplomasi multilateral dimana diplomasi ini sebagai suatu pendekatan untuk mengatur kerjasama dan hubungan konflik yang telah ada dari sistem bersama pada abad 19. Upaya keamanan kolektif (collective security) dapat dilakukan dengan menyertakan kekuatan bersenjata. Sebagai contoh seperti yang terjadi di Semenanjung Korea dan pada waktu Perang Teluk.

Rezim Komunis Mengelola Pasar Studi Kebangkitan Republik Rakyat Cina



Dingin, kaku, dan totaliter. Itulah presepsi umum yang biasanya muncul ketika membayangkan sebuah rezim yang dikontrol oleh ideologi berhaluan kiri. Sejarah Uni Soviet yang berdiri sejak 1918 dan berakhir pada 1991 memperlihatkan dengan gamblang betapa keterbatasan negara dalam menciptakan sumber-sumber penghasilan ekonomi begitu terlihat karena tak ditopang oleh kreativitas dan tidak dikontrol oleh persaingan. Di penghujung era perang dingin, terlihat jelas bahwa perekonomian Uni Soviet ketinggalan jauh dengan negara-negara kapitalis barat yang menjadi musuh bebuyutannya sebelum akhirnya gelombang keterbukaan dan reformasi menggilas habis negeri komunis itu.

Review Buku Reinventing Lokal Government Pengalaman Dari Daerah DR. IR. Fadel Muhammad


Buku ini merupakan rekaman pemikiran dan pengalaman Fadel Muhammad dari seorang pengusaha yang kemudian terjun ke dunia pemerintahan. Ia berhasil menjalankan tugasnya dalam waktu relatif singkat. Pemikiran dan tindakannya terasa memberikan warna bagi penyelenggaraan pemrintahan di daerah. Ia melakukan banyak inovasi dan terobosan dalam upaya reinventing lokal government.

“ DINAMIKA DEMOKRASI INDONESIA ”



Demokrasi mungkin menjadi istilah baru dalam khazanah kebuadayaan bangsa, namun secara esensi demokrasi adalah sesuatu yang lama hidup di Indonesia.. Dalam khazanah  Islam juga dikenal istilah syura yang secara prinsip sejalan dengan demokrasi. Sementara di barat prinsip tersebut dikenal sebagai demokrasi. Dalam budaya  Jawa sendiri juga dikenal istilah rembug, yang esensinya adalah bagaimana sebuah keputusan dishare oleh pimpinan kepada warganya untuk dicari penyeleseian bersama.  Secara prinsip hal itu juga sejalan dengan demokrasi. Di era demokrasi, manifestasi berbagai nilai-nilai tersebut  terejawantah melalui pemilihan kepala desa langsung. Dalam kacamata historis, pemilu dan pilkada sebenarnay bisa dikatakan kelanjutan dari praktik demokrasi langsung yang sudah lama berjalan di amsyarakat uakni dalam pemilihan kepala desa. Karenanya, tidak selamanya demokrasi itu dianggap sebagai konsep impor, karena dalam konteks budaya dan praktik keseharian, demokrasi sudah lama ada dalam budaya masyarakat.